PEMERINTAHAN ORDE BARU

 Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Mata kuliah - Sejarah Indonesia 

     Setelah Gerakan 30 September dapat ditumpas, berdasarkan berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan di belakang gerakan 30 September dituding berdin PK sebagai dalangnya. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat. Bentrokan fisik antara masyarakat yang setia dengan Pancasila dan UUD 1945 dan massa PKI terjadi di Jakarta dan di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

     Sementara itu untuk mengisi kekosongan kekuasaan Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober 1965 Panglima Kostrad/Pangkabkamtib Mayjen Soeharto diangkat sebagai Menter Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu diadakan tindakan tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya.

     Masyarakat luas yang terdiri dari berbagal partai politik organisasi massa, perorangan, pemuda, mahasiswa, pelajar, kaum wanita, secara serentak membentuk satu kesatuan aksi dalam bentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G 30 S/PKI dan meminta penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat dalam G 30 SPRI Kesatuan aksi yang muncul saat itu antara an adalah KAMI Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) KASI (Kesatuan Aks: Sarjana Indonesia dan lain-lain Kesatuan-kesatuan aks! yang tergabung dalam Front Pancasila kemudian terkenal dengan sebutan Angkatan 66.

     Sementara itu, keadaan perekonomian semakin bertambah buruk. Barang-barang untuk keperluan sehari-han makin susah untuk didapat dan harganya pun makin tinggi sehingga inflasi tidak dapat dielakan lagi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengambil suatu keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah (sanering) dari Rp 1.000,- menjadi Rp 1. Akan tetapi, kenyataannya, harga bukan makin menuruni melainkan tetap tinggi.

     Para pemuda, mahasiswa, dan pelajaryang tergabung dalam Front Pancasila mengadakan demonstransi di jalan-jalan raya. Pada tanggal 8 Januari 1966, mereka menuju ke gedung Sekretariat Negara dengan mengajukan pemyataan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah tidak dapat dibenarkan.

     Pada tanggal 12 Januar 1966 berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila ber kumpul di halaman gedung DPR GR untuk meng ajukan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang isinya sebagai berikut:

1) Pembubaran PKI dengan organisasi masanya.

2) Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. 3) Penurunan harga-harga barang.

     Pada tanggal 15 Januari 1966, diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor. Dalam sidang itu, hadir pula para wakil mahasi Presiden Soekarno menuduh aksi-aksi mahasis didalangi oleh CIA (Central Intelligence Agency) Amerika Serikat.

     Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekam mengumumkan perubahan kabinet. Ternyata perubahan itu tidak memuaskan hati raky karena banyak tokoh yang diduga terlibat dalam Gerakan 30 September/PK) masih bercokol dalam kabinet baru yang terkenal sebagai Kabine Seratus Menteri.

     Pada saat pelantikan anggota kabinet tangg 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka, Aksi itu dihadang oleh Pasukan Cakrabirawa Terjadi bentrokan fisik antara Pasukan Cakrabirawa dan para demonstran Dalam bentrokan fisik itu, seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arief Rachman Hakim gugur. Gugurnya Arief Rachman Hakim memberikan semangat juang kepada para demonstran untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

B. Masa Orde Baru

     Dengan SUPERSEMAR (Surat Perintah 11 Maret Soeharto mengatasi keadaan yang serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga dimulai sejarah orde baru, Dimulai dengan memenuhi TRITURA.

     Tuntutan pembubaran PKI tidak hanya dan segi yuridis formal saja tetapi hingga melarang penyebaran paham, falsafah, mentalitas, cara dan metoda politik PKI beserta ormas-ormasnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Jawaban dari tuntutan ini:

Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan: rakyat, bangsa, dan negara yang diletakan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau koreksi terhadap penyelewengan di masa lampau dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

C. Pembangunan Nasional

     Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan. UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Pertentangan Sara antara lain.

1) Konflik antar agama,

2) Pertentangan antarsuku bangsa,

3) Diskriminasi ras,

4) Pembedaan golongan dalam masyarakat

D. Krisis Politik, Sosial, Ekonomi, dan Reformasi

     Pada pertengahan tahun 1997, pasca Pemilu VI Orde Baru badal krisis moneter yang cukup hebat melanda bangsa Indonesia Krisis yang bermula dari kemerosotan nilai tukar ruplah terhadap mata uang asing secara tajam tidak hanya menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang ditandai oleh melesunya perekonomian, namun juga menyebabkan kerusakan institusi-institusi ekonomi penting. Hal ini disusul oleh utang sebagian pengusaha yang jatuh tempo pada tahun 1998. Perkiraan pertumbuhan ekonomi nol hingga di bawah nol persen, laju inflasi di atas dua digit, perubahan status swasembada menjadi pengimpor beras, kelangkaan sembilan bahan pokok, dan pembengkakan jumlah pengangguran adalah pertanda ekonomi mengalami kebangkrutan. Badai krisis moneter yang berlarut-larut memancing kelompok kritis masyarakat. Kelompok kritis melihat bahwa krisis bertumpu pada kesalahan urus pemerintah Orde Baru. Ketidakmampuan rezim Orde Baru dalam mengatasi krisis moneter secara simultan berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan.

     Masyarakat kampus mulai menyuarakan nuraninya dengan mengadakan diskusi, seminar, maupun mimbar bebas di kampus-kampus. Suara-suara mahasiswa yang menunjukan praksis-praksis kolusi, korupsi, dan nepotisme sebagai akar krisis perlahan-lahan memasuki ruang-ruang kekuasaan. Keberanian ini sesungguhnya.

dianggap tabu oleh rezim Orde Baru. Konsekuensi keberanian tokoh krisis maupun mahasiswa vokal ada kalanya berakhir dengan adanya pemenjaraan atau tidak diketahul nasibnya.

     Tatkala HM. Soeharto dicalonkan kembali sebagai Presiden RI untuk yang ketujuh kalinya, mahasiswa makin marah. Mereka membentangkan gelombang demonstrasi sebelum, selama, dan setelah digelar SU MPR 1998 sampai terpilihnya presiden dan wakil presiden, serta pembentukan Kabinet Pembangunan VIL Bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi. Kerusuhan merebak di mana-mana.

     Di tengah stabilitas kehidupan bangsa dan negara yang mulai goyah, gelombang demonstrasi mahasiswa akhirnya mengakumulasi setelah empat mahasiswa Universitas Trisakti (Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan) gugur. Kehidupan bangsa makin kelam dengan adanya kerusuhan pertengahan Mei yang bukan hanya sekedar penjarahan dan pembakaran, tetapi juga pelecehan terhadap wanita. Hal ini jelas menikam nurani bangsa.

     Merasa aspirasi menuntut reformasi kurang ditanggapi. pada tanggal 18 Mei mahasiswa mulai merangsek ke gedung MPR/DPR Dua hari berikutnya, jumlah mahasiswa diperkirakan mencapai lebih dari 30 ribu orang. Melihat tuntutan reformasi yang sedemikian besar, Presiden Soeharto mencoba menanggapinya dengan membentuk komite Reformasi dan Kabinet Reformasi. Namun, tindakan ini tidak mendapat respon yang positif. Selain itu, menteri-menteri bidang ekuin (ekonomi, keuangan, dan industri) pada saat itu tidak mau lagi membantunya.

PEMERINTAHAN ORDE LAMA PRESIDEN SOEKARNO

Pemerintahan Orde Lama Presiden Soekarno

Mata kuliah- Sejarah Indonesia 

Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 M dan bertepatan pada tanggal 18 Safar 1831 H., beliau dilahirkan pada hari Kamis Pon dalam penanggalan Jawa. Ia dilahirkan di desa Lawang Sekaten Surabaya.1 Soekarno dilahirkan saat fajar mulai menyingsing sehingga

ayahnya menganggap bahwa anaknya sebagai “sang fajar” yang dilahirkan dalam abad Revolusi Kemanusiaan. Soekarno meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta. Beliau dishalatkan di Wisma Yaso Jakarta dan

dimakamkan di daerah kelahirannya, Blitar Jawa Timur di dekat makam ibundanya, Ida Ayu

Nyoman Rai. Pemerintah RI menganugerahkan Soekarno sebagai Pahlawan Proklamasi.

B. Sistem Pemerintahan Orde Lama

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai system pemerintahan yang pernah di terapkan di Indonesia

pada waktu awal kemerdekaan atau selama era orde lama. Pertama adalah system pemerintah parlemen :

1. Sistem Pemerintah Parlementer

Sistem demokrasi parlementer telah dipilih oleh para pendiri republik ini sebagai sistem politik

pemerintahan. setelah sebelumnya sempat menggunakan sistem presidensil yang berumur kurang lebih satu bulan lamanya, peralihan kekuasaan dari tangan presiden ke tangan partai politik ini tidak bisa dilepaskan dari peran Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir.

2. Sistem Pemerintah Presidensil

Sementara sistem pemerintahan Presidensil Presiden selain sebagai Kepala Negara, juga

sebagai Kepala Pemerintahan,konsekuensinya kabinet bertanggung jawab langsung kepada presiden.Pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia, sistem pemerintahan yang diterapkan pertama kali adalah presidensil (2 September 1945-14 November 1945). Akan tetapi, setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden 14 November 1945, penerapan sistem pemerintahan berganti dari presidensil menjadi parlementer di mana presiden bertanggung jawab kepada (parlemen) yakni Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi sebagai badan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial memisahkan kekuasaan yang tegas antara lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sehingga antara yang satu dengan yang lain seharusnya tidak dapat saling mempengaruhi.

C. Kebijakan Luar Negeri dan Dalam Negeri Masa Orde Lama

1. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Masa Orde Lama

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno ini Indonesia terkenal mendapat sorotan

tajam oleh dunia internasional. Bukan hanya keaktifannya dan juga peranannya di kancah

internasional tetapi ide-ide serta kebijakan luar negerinya yang menjadi panutan beberapa

negara pada saat itu. Masa orde lama merupakan titik awal bagi Indonesia dalam menyusun strategi dan kebijakan luar negerinya. Dasar politik luar negeri Indonesia digagas oleh Hatta dan beliau juga yang mengemukakan tentang gagasan pokok non-Blok. Gerakan non-Blok

merupakan ide untuk tidak memihak antara blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang diwakili oleh USSR. Perang ideologi anatara kedua negara tersebut merebah

ke negara-negara lain termasuk ke negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan

negara pencetus non-Blok dan menjadi negara yang paling aktif dalam menyuarakan anti

memihak antara kedua blok tersebut.

2. Kebijakan dalam negeri Indonesia masa orde lama

Periodisasi sejarah Indonesia yang didasarkan pada sistem pemerintahan dan ketatanegaraan, pernah memasuki periode Orde Lama. Orde Lama merujuk pada sejarah politik

Indonesia di bawah pemerintahan Sukarno yang berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit

Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1965, pasca Peristiwa Gerakan 30 September.

D. Kondisi Masyarakat pada Masa Orde Lama

1. Ekonomi

Sejak akhir tahun 1959, keadaan ekonomi Indonesia semakin merosot. Dengan kegagalan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan perekonomian,kemerosotan melanda

semua sektor ekonomi yang vital. Sebagai dampaknya, harga barang-barng konsumsi naik dan

biaya hidup meningkat. Masalah operasi pemulihan keamanan dengan adanya berbagai pemebrontakan di Indonesia seperti PRRI/Permesta dan DI/TII serta perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat menjadi salah satu sebab utama kemerosotan ekonomi.

2. Sosial

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak terjadi perubahan sosial budaya yang

ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya. Dikarenakan sebelum kemerdekaan di proklamirkan, di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat. Yang mana masyarakat di

Indonesia sebelum kemerdekaan di dominasi oleh warga Eropa dan Jepang, sehingga warga

pribumi Kehidupan etnis Tionghoa di bidang sosial dan budaya sebelum kemerdekaan sudah

terdiskriminasi, terlebih dengan sterotip negative masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa

yang telah diciptakan oleh Belanda. Pada masa pemerintahan Orde Lama menerapkan

kebijakan integrasi dimana etnis Tionghoa dianggap sebagai salah satu suku di Indonesia, hak

etnis Tionghoa sebagai warga negara mendapat perlindungan resmi dari pemerintah. Etnis

Tionghoa diberi kebebasan untuk terjun dalam bidang politik, pendidikan maupun sosial budaya. Pada orde baru soeharto mengeluarkan kebijakan asimilasi yang bertujuan untuk

menyelesaikan permasalahan etnis Tionghoa yang sejak lama terjadi di Indonesia yang

difokuskan terhadap bidang sosial-budaya, namun dalam pengimplementasiannya kebijakan asimilasi ini juga diterapkan di seluruh bidang kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia hanyalah masyarakat rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa.

3. Politik

Pada masa orde lama adalah sebutan pemerintahan pada era pemerintahan presiden

soekarno di indonesia, masa periode lama yaitu masa pemerintahan yang di mulai dari proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 sampai masa terjadinya G30 S PKI. Dalam masa pemerintah orde lama awal sistem politik di bangun dalam rangka mengisi kekosongan kekuasaaan dalam kehidupan politik negara, proses pembangunan politik pada masa ordelama memiliki 2 kali perubahan tatanan sistem politik dengan istilah sebutan sistem politik

demokrasi liberal parlemen dan sisrtem politik demokrasi terpimpin, namun dalam

kecenderungan persamaan dalam kedua sistem politik ini yaitu dalam menunjukkan kekuasaan

dominan pada presiden selaku kepala negara dan penguasa lembaga eksekutif.

4. Hukum

Dalam perjalanannya, dinamika politik di Indonesia terus mengalami pergejolakan. Pada

awal pembentukan negara Indonesia, PPKI yang saat itu diketuai oleh Soekarno menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Badan ini juga yang memilih presiden dan wakil presiden pertama Indonesia pada saat itu karena lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

belum terbentuk.2 Pada awal kemerdekaan, kekuasaan negara sepenuhnya berada ditangan presiden dan dibantu oleh Komite Nasional.3 Soekarno dalam pidatonya sebagai ketua PPKI

menyatakan bahwa UUD 1945 bersifat sementara dan memiliki harapan ketika suasana negara sudah lebih tentram, MPR dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan sempurna.

5. Budaya

Pada 17 Agustus 1963, sekelompok cendekiawan anti-PKI membentuk Manifesto Kebudayaan (Manikebu). Manikebu mendukung Pancasila, namun tidak mau mendukung

Manipol-USDEK atau Nasakom. Manikebu tidak ingin kebudayaan nasional didominasi ideologi tertentu (misalnya komunis). Kelompok kebudayaan Manifesto Kebudayaan

(Manikebu) di masa Orde Lama bertujuan mengimbangi kegiatan organisasi massa yang

disebut Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

6. Pendidikan

Orde lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Sesungguhnya, inilah amanat UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pemikir-pemikir yang

lahir pada masa itu, sebab ruang kebebasan betul-betul dibuka dan tidak ada yang mendikte

peserta didik. Tidak ada nuansa kepentingan politik sektoral tertentu untuk menjadikan

pendidikan sebagai alat negara maupun kaum dominan pemerintah.

Di bawah menteri pendidikan Ki Hadjar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan

sistem “among” berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan,kebangsaan,

dan kemanuasiaan yang dikenal sebagai “Panca Dharma Taman Siswa” dan semboyan “ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani” pada 1950 diundangkan pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu UU No. 4/1950 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada 1961 diundangkan UU No. 22/1961 tentang Pendidikan Tinggi, dilanjutkan

dengan UU No.14/1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan UU No.19/1965 tentang

Pokok-Pokok Sitem Pendidikan Nasional Pancasila. Pada masa akhir pendidikan Presiden

Soekarno, 90 % bangsa Indonesia berpendidikan SD.

PERGERAKAN NASIONAL

PERGERAKAN NASIONAL

MATA KULIAH-SEJARAH INDONESIA

Pengertian Pergerakan Nasional

Pengerakan Nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia yakni masa perjuangan mencapai kemerdekaan yakni pada kurun 1908-1945. Mengapa 1908 dijadikan sebagai tahun awal?alasannya karena pada masa inilah perjuangan yang dilakukan rakyat termasuk dalam kategori bervisi nasional.

Artinya pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini, masih bersifat kedaerahan atau sebatas masing-masing memperjuangkan kelompoknya masing-masing.

Istilah pergerakan identik dengan istilah movement dalam bahasa Inggris. Alasan mengapa disebut pergerakan nasional, karena orientasi perjuangan yang dilakukan melalui wadah organisasi modern menyangkut arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia. Artinya, pergerakan tersebut merupakan refleksi rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap keadaan masyarakat yang sangat memperihatinkan ketika itu. Mencapai kemerdekaan bersama sebagai bangsa, merupakan cita-cita nasional dan usaha terorganisir ini adalah sebuah pergerakan nasional.

B. Tokoh Tokoh Masa Pergerakan Nasional

1) Raden Ajeng Kartini

2) Ki Hajar Dewantara

3) Dr. Sutomo

4) Dewi Sartika

5) Ahmad Dahlan

6) Wahid Hasyim

7) Saman Hudi

C. Organisasi Pergerakan Nasional

1.Boedi Oetomo

Boedi Oetomo adalah organisasi modern pertama yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Demi mencapai tujuannya, Boedi Oetomo bergerak pada bidang pendidikan. Kemudian Boedi Oetomo membuat program penggalangan dana pendidikan, juga bidang kebudayaan melalui pengembangan kebudayaan Jawa. Akan tetapi, perkembangan Boedi Oetomo tidak terlalu pesat karena ruang lingkup mereka terlalu sempit, hanya berfokus pada Jawa dan Madura. Sehingga mereka kalah pamor dengan organisasi Sarekat Islam yang secara keanggotaan terbuka bagi berbagai kalangan masyarakat, tanpa ada batasan wilayah. 

Pada akhirnya, Boedi Oetomo menggabungkan diri ke dalam Partai Indonesia Raya (Parindra) pada tahun 1935, sekaligus berakhirnya kiprah Boedi Oetomo.

2.Sarekat Islam

Sebelum namanya berubah menjadi Sarekat Islam, sebelumnya organisasi pergerakan nasional ini bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Pendiri dari SDI adalah H. Samanhudi dan didirikan di Solo pada tahun 1911. Sejak SDI berpindah ke Surabaya, dan kepemimpinan saat itu berpindah ke HOS Cokroaminoto, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam. Alasannya yaitu untuk memperluas bidang kegiatan organisasi yang awalnya hanya bergerak pada bidang perdagangan. Sarekat Islam jelas memiliki tujuan. Beberapa bidang kegiatan yang dijalankan oleh SI antara lain: 

Sosial-ekonomi, memberikan bantuan modal usaha bagi anggotanya dan memajukan perdagangan masyarakat pribumi. Agama, memajukan kehidupan dan mengembangkan ajaran agama Islam Organisasi SI berkembang begitu pesat.

3.Indische Partij

Indische Partij adalah partai politik pertama yang berdiri di Hindia Belanda. Demi mencapai tujuannya, Indische Partij banyak berkecimpung dalam ranah politik, seperti mengkritik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda. Indische Partij banyak mengeluarkan tulisan kritikannya terhadap pemerintah Hindia Belanda melalui surat kabar yang sering dipublikasikan.

4.Perhimpunan Indonesia

Organisasi yang didirikan Belanda pada 1908 yang awalnya diberi nama Indische Vereeniging oleh Soetan Kasajangan Soripada dan RM Noto Suroto. Kemudian 1925 diubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh yang tergabung adalah Mohammad Hatta, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Perhimpunan.

Indonesia berjuang dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini memiliki majalah dengan nama Hindia Poetra dan menjadi Indonesia Merdeka.

5. Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV)

Didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Henk Sneevliet, anggota Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda dan rekannya di Surabaya. Tujuan ISDV, yaitu: Membawa sosialisme di masyarakat Bumi putera dan tidak hanya kepada anggota yang berasal dari Eropa. Menjadi pelopor di dalam menghadapi ideologi kapitalisme dan liberalisme yang sudah ada sejak revolusi industri berlangsung di Hindia Belanda. 

Menyebarkan paham sosial-demokrat ke masyarakat Hindia, Organisasi ini menganut paham Marxisme dan berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. 

6.Partai Komunis Indonesia

Partai Komunis Indonesia adalah organisasi yang muncul akibat pecahnya organisasi Sarekat Islam. Hadirnya golongan revolusioner ini membentuk SI merah menjadi berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran sosialis di Indonesia. Organisasi ini diketuai oleh Semaun pada Desember 1920. Hingga kemudian pada 13 November 1926 partai ini melakukan pemberontakan di Jawa dan Sumatera, namun tetap bisa dikalahkan oleh Kolonial Belanda.

7.Organisasi Kepanduan

Lahir pula organisasi perkumpulan kepanduan, selain organisasi pemuda yang berupa lanjutan dari induk organisasi-organisasi asalnya. Organisasi ini awalnya hanya menghimpun kelompok pemuda yang gemar olahraga saja. Organisasi yang pertama kali lahir adalah Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) pada tahun 1916 di Solo. 

Setelah itu lahir pula organisasi bernama Neda Indische Padvinders Vereeniging (NIPV) pada tahun 1917 di kalangan anak-anak keturunan Eropa dengan. Selanjutnya, setelah tahun 1920, organisasi kepanduan ini semakin berkembang yang mengikuti perkembangan paham nasionalisme.

D. Jenis-Jenis Pergerakan Nasional.

1. Perlawanan Secara Fisik

Kehadiran pasukan Sekutu yang membawa orang-orang NICA pada tanggal 29 September1945 sangat mencemaskan rakyat dan pemerintah RI. Keadaan ini semakin memanas ketikaNICA mempersenjatai kembali bekas KNIL yang baru dilepaskan dari tahanan Jepang.

1) Pertempuran Surabaya

Pada tanggal 25 Oktober 1945 Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AW.S. Mallaby mendarat di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Brigade ini merupakan bagian dari Divisi India ke-23, dibawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorn. Mereka mendapat tugas melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan tawanan Sekutu. Pasukan ini berkekuatan 6000 personil di mana perwira-perwiranya kebanyakan orang-orang Inggris dan prajuritnya orang-orang Gurkha dari Nepal yang telah berpengalaman perang.

2) Pertempuran Ambarawa

Kedatangan Sekutu di Semarang tanggal 20 Oktober 1945 dibawah pimpinan Brigadir jenderal Bethel semula diterima dengan baik oleh rakyat karena akan mengurus tawanan perang. Akan tetapi, secara diam-diam mereka diboncengi NICA dan mempersenjatai parabekas tawanan perang di Ambarawa dan Magelang. Setelah terjadi insiden di Magelang antaraTKR dengan tentara Sekutu maka pada tanggal 2 November 1945 Presiden Soekarno dan Brig.Jend. Bethel mengadakan perundingan gencatan senjata.

Pada tanggal 21 November1945 pasukan Sekutu mundur dari Magelang ke Ambarawa. Gerakan ini segera dikejar resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini dan meletuslah pertempuran Ambarawa.

3) Pertempuran Medan Area dan Sekitarnya

Berita Proklamasi Kemerdekaan baru sampai di Medan pada tanggal 27 Agustus 1945.Hal ini disebabkan sulitnya komunikasi dan adanya sensor dari tentara Jepang. Berita tersebut dibawa oleh Mr. Teuku M. Hassan yang diangkat menjadi Gubernur Sumatra. Ia ditugaskanoleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Sumatera denganmembentuk Komite Nasional Indonesia di wilayah itu. Pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukanSekutu mendarat di Sumatera Utara di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. SerdaduBelanda dan NICA ikut membonceng pasukan ini yang dipersiapkan mengambil alihpemerintahan. Pasukan Sekutu membebaskan para tawanan atas persetujuan Gubernur TeukuM. 

2. Usaha Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Secara Diplomasi

Sebagai negara yang baru merdeka Indonesia banyak menghadapi masalah diberbagai sektor diantaranya ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan militer. Kedatangan kembali Belanda banyak mewarnai perjalanan Indonesia di awal proklamasi. Kontakfisik yang banyak menimbulkan korban di kedua belah pihak membuat PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB) ikut campur tangan terhadap masalah Indonesia-Belanda.Perjuangan diplomasi dilakukan (meskipun hasilnya selalu merugikan pihak Indonesia)dengan harapan segera tercapai kesepakatan antara dua pihak.Perjuangan bangsaIndonesia untuk mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan di meja perundinganatau perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi dilakukan, misalnya dengan mencaridukungan dunia internasional dan berunding langsung dengan Belanda

1. Perjanjian linggar jati ( 10 November – 15 november 1946)

Peristiwa Perundingan Linggarjati adalah sebuah peristiwa yang menjadi awal dimulainya dekolonisasi Belanda. Karena seperti diketahui, setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda

belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan bersikukuh ingin memulai kembali politik kolonialnya.

2. Agresi Militer Belanda I ( 21 Juli 1947 )

Republik Indonesia menolak usul itu karena berarti menghancurkan

dirinyasendiri. Penolakan itu menyebabakan Belanda melakukan agresi militer

terhadap wilayah Republik Indonesia. Serangan belanda dimulai tanggal 21 Juli 1947 dengan sasaran kota-kota besar di Pulau Jawa dan sumatera. Menghadapi militer Belandayang bersenjata lengkap dan modern menyebabakan satuan-satuan tentara

Indonesiaterdesak ke luar kota. Selanjutnya, TNI dan laskar rakyat melakukan

serangan balasandan taktik perang gerilya.Hasilnya, dapat membatasi kekuasaan dan

gerakan-gerakan. Belanda sebatas di kota-kota besar dan jalan raya sedangkan di luar itu, kekuasaanberada di tangan TNI.

3. Komisi Tiga Negara

Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk

sebuahKomisi Jasa Baik. Komisi ini kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga

Negara. Anggota KTN terdiri dari Richard Kirby(wakil Australia),Paul Van Zeeland(wakilBelgia), dan Dr. Frank Graham (wakil Amerika Serikat). Dalam pertemuannya padatanggal 20 Oktober 1947, KTN memutuskan bahwa tugas KTN di Indonesia adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa antara RI dan Belanda dengan cara damai.Pada tanggal 27 Oktober 1947.

4.Perundingan Roem-Royen (17 April- 7 Mei 1949 )

Reaksi keras terhadap tindakan agresi militer Belanda II atas Indonesia mulai bermunculan baik reaksi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Atasprakarsa Burma ( Myanmar) dan India maka terselenggaralah Konferensi Asia di

NewDelhi, India pada tanggal 20-23 Januari 1949. konferensi dihadiri oleh beberapa negara

Asia, Afrika dan Ausralia menghasilkan resulusi mengenai masalah Indonesia yang kemudian disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB.