PEMERINTAHAN ORDE BARU

 Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Mata kuliah - Sejarah Indonesia 

     Setelah Gerakan 30 September dapat ditumpas, berdasarkan berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan di belakang gerakan 30 September dituding berdin PK sebagai dalangnya. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat. Bentrokan fisik antara masyarakat yang setia dengan Pancasila dan UUD 1945 dan massa PKI terjadi di Jakarta dan di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

     Sementara itu untuk mengisi kekosongan kekuasaan Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober 1965 Panglima Kostrad/Pangkabkamtib Mayjen Soeharto diangkat sebagai Menter Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu diadakan tindakan tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya.

     Masyarakat luas yang terdiri dari berbagal partai politik organisasi massa, perorangan, pemuda, mahasiswa, pelajar, kaum wanita, secara serentak membentuk satu kesatuan aksi dalam bentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G 30 S/PKI dan meminta penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat dalam G 30 SPRI Kesatuan aksi yang muncul saat itu antara an adalah KAMI Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) KASI (Kesatuan Aks: Sarjana Indonesia dan lain-lain Kesatuan-kesatuan aks! yang tergabung dalam Front Pancasila kemudian terkenal dengan sebutan Angkatan 66.

     Sementara itu, keadaan perekonomian semakin bertambah buruk. Barang-barang untuk keperluan sehari-han makin susah untuk didapat dan harganya pun makin tinggi sehingga inflasi tidak dapat dielakan lagi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengambil suatu keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah (sanering) dari Rp 1.000,- menjadi Rp 1. Akan tetapi, kenyataannya, harga bukan makin menuruni melainkan tetap tinggi.

     Para pemuda, mahasiswa, dan pelajaryang tergabung dalam Front Pancasila mengadakan demonstransi di jalan-jalan raya. Pada tanggal 8 Januari 1966, mereka menuju ke gedung Sekretariat Negara dengan mengajukan pemyataan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah tidak dapat dibenarkan.

     Pada tanggal 12 Januar 1966 berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila ber kumpul di halaman gedung DPR GR untuk meng ajukan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang isinya sebagai berikut:

1) Pembubaran PKI dengan organisasi masanya.

2) Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. 3) Penurunan harga-harga barang.

     Pada tanggal 15 Januari 1966, diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor. Dalam sidang itu, hadir pula para wakil mahasi Presiden Soekarno menuduh aksi-aksi mahasis didalangi oleh CIA (Central Intelligence Agency) Amerika Serikat.

     Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekam mengumumkan perubahan kabinet. Ternyata perubahan itu tidak memuaskan hati raky karena banyak tokoh yang diduga terlibat dalam Gerakan 30 September/PK) masih bercokol dalam kabinet baru yang terkenal sebagai Kabine Seratus Menteri.

     Pada saat pelantikan anggota kabinet tangg 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka, Aksi itu dihadang oleh Pasukan Cakrabirawa Terjadi bentrokan fisik antara Pasukan Cakrabirawa dan para demonstran Dalam bentrokan fisik itu, seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arief Rachman Hakim gugur. Gugurnya Arief Rachman Hakim memberikan semangat juang kepada para demonstran untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

B. Masa Orde Baru

     Dengan SUPERSEMAR (Surat Perintah 11 Maret Soeharto mengatasi keadaan yang serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga dimulai sejarah orde baru, Dimulai dengan memenuhi TRITURA.

     Tuntutan pembubaran PKI tidak hanya dan segi yuridis formal saja tetapi hingga melarang penyebaran paham, falsafah, mentalitas, cara dan metoda politik PKI beserta ormas-ormasnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Jawaban dari tuntutan ini:

Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan: rakyat, bangsa, dan negara yang diletakan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau koreksi terhadap penyelewengan di masa lampau dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

C. Pembangunan Nasional

     Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan. UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Pertentangan Sara antara lain.

1) Konflik antar agama,

2) Pertentangan antarsuku bangsa,

3) Diskriminasi ras,

4) Pembedaan golongan dalam masyarakat

D. Krisis Politik, Sosial, Ekonomi, dan Reformasi

     Pada pertengahan tahun 1997, pasca Pemilu VI Orde Baru badal krisis moneter yang cukup hebat melanda bangsa Indonesia Krisis yang bermula dari kemerosotan nilai tukar ruplah terhadap mata uang asing secara tajam tidak hanya menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang ditandai oleh melesunya perekonomian, namun juga menyebabkan kerusakan institusi-institusi ekonomi penting. Hal ini disusul oleh utang sebagian pengusaha yang jatuh tempo pada tahun 1998. Perkiraan pertumbuhan ekonomi nol hingga di bawah nol persen, laju inflasi di atas dua digit, perubahan status swasembada menjadi pengimpor beras, kelangkaan sembilan bahan pokok, dan pembengkakan jumlah pengangguran adalah pertanda ekonomi mengalami kebangkrutan. Badai krisis moneter yang berlarut-larut memancing kelompok kritis masyarakat. Kelompok kritis melihat bahwa krisis bertumpu pada kesalahan urus pemerintah Orde Baru. Ketidakmampuan rezim Orde Baru dalam mengatasi krisis moneter secara simultan berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan.

     Masyarakat kampus mulai menyuarakan nuraninya dengan mengadakan diskusi, seminar, maupun mimbar bebas di kampus-kampus. Suara-suara mahasiswa yang menunjukan praksis-praksis kolusi, korupsi, dan nepotisme sebagai akar krisis perlahan-lahan memasuki ruang-ruang kekuasaan. Keberanian ini sesungguhnya.

dianggap tabu oleh rezim Orde Baru. Konsekuensi keberanian tokoh krisis maupun mahasiswa vokal ada kalanya berakhir dengan adanya pemenjaraan atau tidak diketahul nasibnya.

     Tatkala HM. Soeharto dicalonkan kembali sebagai Presiden RI untuk yang ketujuh kalinya, mahasiswa makin marah. Mereka membentangkan gelombang demonstrasi sebelum, selama, dan setelah digelar SU MPR 1998 sampai terpilihnya presiden dan wakil presiden, serta pembentukan Kabinet Pembangunan VIL Bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi. Kerusuhan merebak di mana-mana.

     Di tengah stabilitas kehidupan bangsa dan negara yang mulai goyah, gelombang demonstrasi mahasiswa akhirnya mengakumulasi setelah empat mahasiswa Universitas Trisakti (Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan) gugur. Kehidupan bangsa makin kelam dengan adanya kerusuhan pertengahan Mei yang bukan hanya sekedar penjarahan dan pembakaran, tetapi juga pelecehan terhadap wanita. Hal ini jelas menikam nurani bangsa.

     Merasa aspirasi menuntut reformasi kurang ditanggapi. pada tanggal 18 Mei mahasiswa mulai merangsek ke gedung MPR/DPR Dua hari berikutnya, jumlah mahasiswa diperkirakan mencapai lebih dari 30 ribu orang. Melihat tuntutan reformasi yang sedemikian besar, Presiden Soeharto mencoba menanggapinya dengan membentuk komite Reformasi dan Kabinet Reformasi. Namun, tindakan ini tidak mendapat respon yang positif. Selain itu, menteri-menteri bidang ekuin (ekonomi, keuangan, dan industri) pada saat itu tidak mau lagi membantunya.