SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA
Mata Kuliah-Ilmu Sejarah
A. Pendidikan Di Nusantara Pada Masa Pra Kolonialisme
1. Pendidikan di Indonesia pada Masa Hindu-Buddha
Pada umunya Indonesia menerima agama, pengetahuan dan kebudayaan dari Negara
tetangga seperti India. Indonesia juga memperkaya dan memberi warna dan corak keIndonesiaan pada agama, pengetahuan sehingga menjadi spesifik Indonesia. Boleh dikatakan
sejak dahulu pendidikan di Indonesia berdasarkan agama.1
Terdapat beberapa ciri pendidikan pada periode kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di
Indonesia, antara lain:
a. Bersifat informal karena proses belajar mengajar tidak melalui institusi yang formal.
b. Berpusat pada religi, yaitu ajaran agama Hindu dan Buddha.
c. Aristokratis dimana pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu
para raja dan bangsawan. Kaum bangsawan biasanya mengundang guru untuk
mengajar anak-anaknya di istana disamping ada juga yang mengutus
anakanaknya
yang pergi belajar ke guru-guru tertentu.
d. Pengelola pendidikan adalah kaum Brahmana untuk agama Hindu dan para Biksu
untuk agama Buddha.
2. Pendidikan di Indonesia pada Zaman Penyebaran Islam
Pada permulaan abad ke-16 dan mungkin di dalam abad ke- 13 banyak masyarakat yang
dahulu memeluk agama Hindu kemudian memeluk agama Islam. Mungkin sekali agama
Islam mereka telah disesuaikan dengan keadaan dan adat istiadat dan mungkin dengan
kebudayaan bangsa Hindu. Proses penyebaran Islam dilakukan dengan berbagai jalan, mulai
dari perdagangan, pernikahan, pengobatan, budaya, maupun pendidikan.
Pengajaran-pengajaran di langgar-langgar merupakan pengajaran permulaan. Sedangkan
pengajaran di pesantren ditujukan kepada mereka yang ingin memperdalam ilmu ketuhanan.
Apa yang diajarkan di langgar merupakan pelajaran agama dasar, mulai pelajaran dalam
huruf Arab, tapi tak jarang pula dilakukan secara langsung mengikuti guru dengan menirukan
apa yang telah dibacakan dari kitab Al-Qur’an. Tujuan pendidikan dan pengajaran di langgar
adalah murid dapat membaca dan lebih tepat melagukan menurut irama tertentu seluruh isi
Al-Qur’an.
Sistem pengajaran secara hoofdelyk atau individual. Yang secara individual anak satu
persatu kehadapan guru sedang anak yang lain menunggu gilirannya. Sementara menunggu,
murid-murid lainnya duduk bersila melingkar dengan tetap berlatih melagukan ayat-ayat suci.
B. Pendidikan Di Nusantara Pada Masa Kolonialisme
1. Pendidikan pada masa penjajahan Portugis
Pada permulaan abad ke-16, bangsa Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama datang
ke Indonesia. Kemudian, tidak begitu lama disusul oleh bangsa Spanyol. Tujuan utama
mendatangi Indonesia adalah mencari rempah-rempah yang banyak dihasilkan oleh Maluku.
Perdagangan mereka makin maju dan makin banyak bangsa Portugis dan Spanyol yang
datang ke Maluku.
Di samping berdagang, mereka bertujuan menyebarkan agama Katolik. Untuk tugas-tugas
ini, didatangkan para misionaris. Fransiskus Xaverius, setelah menyelesaikan studinya di
Sarekat Yesus, diberi tugas ke daerahdaerah timur Asia. Maka, ini juga tujuan beliau datang
ke Maluku. Beliaulah yang dianggap sebagai peletak dasar agama katolik di Indonesia.
2. Pendidikan pada masa penjajahan belanda
Mulai abad ke-16, bangsa Barat, yaitu bangsa Portugis (abad ke-15), lalu disusul oleh
bangsa Belanda, dan diselingi bangsa Inggris (1811-1816) datang ke Tanah Air. Tujuan
mereka pertama kalinya adalah berdagang tapi lambat laun menjajah seluruh wilayah
Indonesia. Penjajahan Belanda dalam perjalanan sejarahnya menunjukkan bagaimana ia
menerapkanj kebijakan pendidikan yang diskriminatif dan menghalangi pertumbuhan
penduduk lokal sudah ada. Pada 1882, Belanda membentuk pristerrraden yang mendapat
tugas mengawasi pengajaran agama di pesantren-pesantren. Pada tahun 1602, bangsa Belanda
mendirikan perkumpulan dagang yang terkenal dengan nama VOC. Dengan berdirinya VOC
ini, mereka melakukan monopoli perdagangan, tidak hanya rempahrempah saja, tetapi hasil
bumi Indonesia juga diperjualbelikan. VOC makin kuat dan besar pengaruhnya di seluruh
Indonesia.
Bangsa Belanda yang beragama Kristen Protestan sambil berdagang juga
menyebarkan agamanya. Konteks penyebaran agama itu menjadi permulaan kebijakan
pendidikan kolonial Belanda. Sekolah-sekolah didirikan di Pulau Ambon dan Pulau Bacan
(Maluku). Sekolah-sekolah ini belum mengjarkan pengetahuan umum. Bahasa pengantar
yang dipakai ialah bahasa Melayu, baru pada kelas-kelas yang lebih tinggi dipakai bahasa
Belanda. Pihak Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah bagi calon pegawai VOC. Pada
1799, VOC jatuh karena pegawainya bekerja tanpa disiplin, korupsi, dan manajemen moratmarit. Dengan cepat, pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan VOC. Mulailah negara
kita di bawah kekuasaan pemerintah Belanda dengan nama Hindia-Belanda. Perlu disebutkan
di sini bahwa meskipun sekolah-sekolah telah banyak berdiri, secara formal sekolahsekolah
tersebut tidak didirikan atas nama VOC, tetapi didirikan oleh orangorang dari kalangan
agama, yaitu agama Kristen Protestan. Dengan demikian, sekolah-sekolah itu mempunyai
corak dan ciri-ciri Kristen. Kebanyakan sekolah yang ada baru berada pada tingkatan
pendidikan dasar/rendah. Sebagai gambaran dapat disebutkan beberapa sekolah :
A. Di Ambon (1645) terdapat 33 sekolah dengan 1300 murid, pada 1708 meningkat
menjadi 39366 murid.
B. Di daerah-daerah Maluku Utara/barat laut terdapat 39 sekolah dengan 1057 murid.
C. Pulau-pulau lainnya yang juga telah ada sekolah, seperti Pulau Timor (1710),
Pulau Sawu (1756), Pulau Kei (1635), Pulau Kisar, Pulau Wetar, Pulau Damar,
dan Pulau Letti (1700).
D. Di luar daerah Maluku pada zaman VOC baru ada sekolah di Batavia (Jakarta)
yang berdiri sejak 1617.
E. Menjelang bubarnya VOC, sekolah-sekolah baru dapat didirikan lebih luas dan
lebih banyak sehingga meliputi derah P. Jawa terutama di daerah pantai, Sumatra,
dan Sulawesi (Ujung Pandang).
C. Pendidikan di Indonesia masa Kemerdekaan sampai dengan orde lama
a. Pendidikan Masa Kemerdekaan (1945-1950)
Mohammad Yamin sebagai menteri pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, pada
masa itu memberikan penjelasan diposisi pendidikan sebagai landasa pembangunan
masyarakat indonesia secara nasionalisme, yang artinya pendidikan itu harus mengangkat tata
nilai sosial yang dijadikan identitas bangsa dengan corak tradisi,agama,budaya,bahasa,ras,
dan sukunya yang beragam untuk menggantikan sitem pendidikan pada warisan kolonial.
Secara garis besar, pendidikan nasional ialah bentuk reaksi pada sistem pendidikan yang
dimana bersifat deskriptif serta elitis. Karena itu tujuan pendidikan nasional adalah
membentuk masyarakat yang demokratis.
Sistem persekolahan dan Kurikulum Pendidikan di era awal kemerdekaan
Sistem susunan disekolah setelah Indonesia merdeka berdasarkan tingkat pendidikan
seperti di masa Jepang tetap diteruskan, sedangkan pelajaran tetap sama dan bahasa
pengantar yang telah ditetapkan ialah bahasa Indonesia. Buku-buku pelajaran yang digunakan
adalah merupakan buku terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang
sudah dibuat pada masa Jepang.
Dibawah ini merupakan susunan persekolahan dan kurikulum yang berlaku sejak
tahun 1945-1950 yaitu:
Pendidikan Rendah
Dimulai dari pendidikan yang rendah di Indonesia dimulai pada awal kemerdekaan
disebut dengan Sekolah Rakyat (SR) masa pendidikannya awalnya 3 tahun menjadi 6 tahun.
Yang dimana kurikulum SR diatur sesuai dengan keputusan Menteri PKK pada tanggal 19
November 1946 No. 1153/Bhg A yang menetapkan daftar pelajaran sekolah rakyat dimana
penekanannya di pelajaran bahasa dan berhitung. Hal ini dapat dilihat dari 38 jam pelajaran
seminggu, 8 jam digunakan untuk bahasa Indonesia, 4 jam digunakan untuk bahasa daerah
dan 17 jam digunakan untuk berhitung untuk kelas IV, V dan VI.
Pendidikan Guru
Pada periode diantara tahun 1945-1950 dikenal tiga jenis pendidikan guru yaitu:
Sekolah Guru B (SGB), masa pendidikan 4 tahun serta tujuan pendidikan guru adalah untuk
sekolah rakyat. Dan murid yang diterima adalah tamatan sekolah rakyat yang lulus dalam
ujian akan masuk kesekolah lanjutan. Pelajaran yang diberikan kepada murid bersifat umum
dimulai dari kelas I,II,III sedangkan pendidikan keguruan baru diberikan di kelas IV.
-
Pendidikan Umum
Terdapat dua jenis pendidikan Umum yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
sekolah Menengah Tinggi (SMT). Sekolah Menengah Pertama (SMP), sama seperti di zaman
jepang, juga SMP menggunakan sistem pelajaran yang sama, tapi setelah dikeluarnya surat
keputusan oleh menteri PPK, maka dibuatlah pembagian A dan B dimulai dari kelas II
sehingga didapat kelas IIA,IIB, IIIA dan IIIB. Pada bagian A diberikan setidaknya sedikit
ilmu alam dan ilmu pasti. Tetapi lebih banyak diberikan pelajaran bahasa dan praktek
administrasi dan B sebaliknya.
-Pedidikan Kejuruan
Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan: Pendidikan
ekonomi, masa pendidikannya tiga tahun sesudah Sekolah Rakyat. Yang dimana sekolah
dagang ini10 memiliki tujuan agar bisa memenuhi kebutuhan tenaga administrasi. Pendidikan
Kewanitaan, sesudah kemerdekaan pemerintah akhirnya membuka Sekolah Kepandaian Putri
(SKP) dan pada tahun 1947 sekolah guru kepandaian putri (SGKP) masa pelajara yang di
tempuh empat tahun setelah SMP.
Pendidikan Teknik
Seperti sekolah lain, keadaan Sekolah Teknik tidaklah teratur karena disamping
pelajaranya sering terlibat dalam pertahanan negara, sekolah tersebut kadang-kadang juga
dipakai sebagai pabrik senjata.
-Pendidikan Tinggi
Merupakan sekolah program lanjutan. Setelah bersekolah di pendidikan kejuruan atau
teknik bisa memperdalam ilmu pada bidang masing-masing, dan bisa menyalurkan ilmu
tersebut.
- Pendidikan Tinggi Republik
Perkembangan pendidikan tinggi sesudah proklamasi kendati mengalami berbagai
tantangan, tetapi tidak juga dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan
dan salah satu kekuatan dari seluruh kekuatan rakyat Indonesia. Ketika awal kemerdekaan di
Jakarta pada waktu itu merupakan daerah pendudukan Belanda, berdiri sekolah Tinggi
kedokteran sebagai kelanjutan Ika Daigaku zaman Jepang.
Pendidikan Berbasis Agama
Penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia awalnya ialah madrasah dan pesantren
yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat biasa yang sudah berurat
berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.
D. Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Orde Baru
Orde baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, dan dapat dikatakan sebagai era
pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan
dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres)
Pendidikan Dasar. Namun, yang disayangkan adalah pengaplikasian inpres ini hanya
berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas.13 Yang
terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa
memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan.
Kurikulum-kurikulum yang digunakan pada masa orde baru yaitu sebagai berikut:
1. Kurikulum 1968
Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang
dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dengan suatu pertimbangan untuk tujuan pada
pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi
materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus.
Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di
lapangan.
2. Kurikulum 1975
Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien
berdasar MBO (management by objective). Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci
dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal dengan istilah
“satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran
dirinci menjadi : tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi
pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Pada kurikulum ini peran
guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib untuk membuat rincian tujuan yang
ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung. Tiap guru harus detail dalam
perencanaan pelaksanaan program belajar mengajar. Setiap tatap muka telah di atur dan
dijadwalkan sedari awal. Dengan kurikulum ini semua proses belajar mengajar menjadi
sistematis dan bertahap.18
3. Kurikulum 1984
Kurikulum 1984 mengusung “process skill approach”. Proses menjadi lebih penting
dalam pelaksanaan pendidikan. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu,
mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa
Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL). CBSA memposisikan guru sebagai
fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini.
Pada kurikulum ini siswa diposisikan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar. Siswa
juga diperankan dalam pembentukkan suatu pengetahuan dengan diberi kesempatan untuk
mengemukakan pendapat, bertanya, dan mendiskusikan sesuatu.
4. Kurikulum 1994
Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum
sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini bentuk opresi kepada
siswa mulai terjadi dengan beratnya beban belajar siswa, dari muatan nasional sampai muatan lokal.
E. Proses Pendidikan Pada Era Reformasi
Masa reformasi terjadi pada tahun 1998, dimana mahasiswa Indonesia melakukan
Power People (demo besar- besaran) untuk menjatuhkan orde baru atau pemerintahan
Soeharto yang sudah berlangsung selama 32 tahun. Demo besar- besaran ini
kemudian membuahkan hasil, presiden Soeharto yang militeristik dan diktator
kemudian mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Tanggal ini
kemudian di tetapkan sebagai puncak terjadinya reformasi.
Perkembangan Pendidikan Era Reformasi
Pendidikan pada masa reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada
dasarnya lebih maju dari pada pendidikan pada masa orde baru. Pendidikan pada zaman
reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada
pengelolaan masing – masing daerah (otonomi pendidikan). Dalam hal tenaga kependidikan
di berlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan
Indonesia. Sedangkan sarana dan prasarana juga sudah mengalami suatu peningkatan yang
baik. Namun dari pada hal tersebut pendidikan yang ada di Indonesia masih belum
mengalami suatu pemerataan. Ini terlihat dari adanya beberapa sekolah- sekolah terutama di
daerah pedalaman masih terdapat keterbatasan dalam berbagai aspek penyelenggaraannya.
Dinamika sosial politik Indonesia yang juga berdampak pada perubahan kurikulum
merupakan suatu bentuk penyempurnaan dalam bidang pendidikan untuk meningkatan mutu
pendidikan di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar